SISTEMPEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA. DI ONDERAFDELING BONTHAIN 1905-1942. Bantaeng pasca ekspedisi nama-nama negeri yang tersebut dalam peta militer Belanda pada tahun 1905, panitera (giffier), dan pemerintahan pada masa anara 1906-1910 penggantinya, dan seorang petugas didasarrkan pada surat keputusan Gubernur Padadasarnya pemerintahan desentralisasi Hindia-Belanda bertujuan untuk membuka kemungkinan diadakannya daerah-daerah yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi tetap memiliki pemerintahan sendiri namun tetap memiliki tanggung jawab dan berada dibawah pengawasan pusat (Wibawa, 2001:30). A PEMERINTAHAN PADA MASA JEPANG. Jepang berkuasa di Indonesia mulai Maret 1942. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia seluruh kegiatan pemerintah dikendalikan secara terpusat oleh balatentara Jepang. Atas dasar itu baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa tunduk pada aturan yang dikeluarkan balatentara Jepang. Padamasa penjajahan Belanda, pembahasan mengenai sejarah hukum pidana dapat dibagi ke dalam dua tahap, yaitu masa pemerintahan VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pentahapan itu penting dilakukan mengingat pada masing-masing tahap itu susunan hukum yang berlaku, terutama hukum asli rakyat, terjadi perubahan penting. A Kondisi dan Perkembangan Pendidikan Hindia Belanda Sebelum pemerintah kolonial menguasai Indonesia, sejarah pendidikan di Indonesia sudah dimulai. Ketika itu pendidikan pribumi hanya mengenal satu jenis pendidikan yang biasa disebut lembaga pengajaran asli yaitu sekolah-sekolah agama Islam dalam berbagai bentuknya seperti langgar, surau atau pesantren. 2 Pemerintahan Kolonial. Sejak masa Daendels, gubernur jenderal merupakan wakil langsung raja Belanda. Dalam melaksanakan tugasnya, gubernur jenderal masih tetap didampingi oleh Raad van Indie (Dewan Hindia). Namun berbeda dengan masa VOC, pada masa Daendels kedudukan gubernur jenderal tidak berada dalam Raad melainkan di luar lembaga tersebut Gambardi atas merupakan tempat yang menjadi saksi sejarah antara Panglima Militer H. Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjardo van Starkenborgh Stachouwer (Belanda) yang menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Histoshi Immamura (Jepang) pada tanggal 8 Maret 1942. Peristiwa tersebut dikenal dengan perjanjian . Indonesiayang terbit pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan dapat digunakan sebagai sumber primer bagi penulisan sejarah pakaian. Hasil dan Pembahasan Indonesia pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Setelah VOC resmi dibubarkan pada 1799, Hindia Belanda mengalami masa transisi. Penguasaan terhadap Hindia Belanda berpindah Padamasa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (1 Pelopor politik etis atau politik balas budi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia adalah Conrad Theodore van Deventer dan Pieter Brooshooft.. Kebijakan yang coba diterapkan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) pada pergantian abad ke-20. Tujuan politik etis adalah untuk memajukan kesejahteraan penduduk asli Indonesia (Jawa).. Baca juga: 6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia jtoF.